Revisi UU ITE Sudah Efektif Berlaku. Jadilah Netizen Yang Bijak.

Revisi UU ITE Sudah Efektif Berlaku. Jadilah Netizen Yang Bijak.

satucode[dot]com. Wacana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU ITE ( Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ) telah selesai. Revisi UU ITE yang terbaru sudah berlaku efektif mulai senin (28/11/2016) kemarin.Secara umum, tidak ada yang terlalu signifikan dalam Revisi UU tersebut. Banyak pro kontra terkait dengan revisi UU ITE ini. Banyak juga yang menilai revisi UU ITE ini akan mengekang kebebasan berekspresi melalui dunia maya.

Menurut catatan satucode yang berhasil di himpun dari berbagai sumber, revisi UU ITE ini membawa dampak yang cukup positif dalam mengawal netizen dalam menyuarakan pendapatnya melalui dunia maya teratama media sosial. Yang perlu di garis bawahi adalah revisi UU ITE bukan untuk membelenggu kebebasan berekspresi, karena pada dasarnya kebebasan itu sendiri perlu berjalan di atas norma, etika dan nilai-nilai yang berlaku umum di masyarakat agar tercipta ketertiban umum.

Lalu poin poin apa saja yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa lebih bijak dalam menggunakan internet terutama madia sosial. Terdapat enam poin utama yang di larang dalam revisi UU ITE yaitu:

Konten melanggar kesusilaan, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.
Konten melanggar kesusilaan, ancaman tetap yaitu Konten perjudian, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.6 tahun penjara.
Konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bila dulu diancam maksimal 6 tahun penjara, kini menjadi 4 tahun penjara
Konten pemerasan atau pengancaman, ancaman tetap yaitu maksimal 4 tahun penjara.
Konten yang merugikan konsumen, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.
Konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.

Di lansir dari kominfo, beikut secara lengkap rincian perubahan UU ITE setelah di lakukan revisi.

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.

b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.

c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan
Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan
KUHAP.

b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;

b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;

b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Semoga dengan revisi UU ITE kita sebagai netizen dapat lebih bijak dalam menyuarakan pendapat atau mengunggah status di media sosial sehingga tidak ada pihak yang merasa tersinggung atau di rugikan dengan dengan kiacuan kita.

(andra/sc)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan